Lombok gempa berulang, Mardani Minta Jadikan Bencana Nasional

    Jakarta (20/09) – Lombok dan Sekitarnya kembali di guncang gempa hebat beruntun pada hari minggu malam dan senin pagi. BMKG menyebutkan gempa berkekuatan 7,0 SR dan 5 SR di Lombok NTB merupakan aktivitas baru, berbeda dari gempa pada 5 Agustus 2018 lalu.   Mardani Ali Sera, Penggagas gerakan #2019GantiPresiden mendesak Presiden Jokowi

Komisi X : Anggaran Pendidikan 20% Hanya Formalitas

  Jakarta – Abdul Fikri, Wakil Ketua Komisi X DPR RI mengatakan anggaran pendidikan 20% hanya formalitas. “Jika ditelusuri, bahkan menurut Neraca Pendidikan Daerah yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, banyak kota dan kabupaten yang mengalokasikan kurang dari 10% APBD untuk pendidikan,” paparnya, Senin (20/8).     Fikri mengatakan, sebetulnya pendidikan kita memiliki payung

Kemendagri: PKS Selalu Tepat Waktu Laporkan Dana Banpol

    Jakarta (8/8) - Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri Soedarmo mengakui bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) selalu tepat waktu dalam pelaporan pertanggungjawaban dana bantuan politik.   "Selama ini PKS tepat waktu terus. Saya apresiasi juga buat PKS," kata Soedarmo saat menyerahkan bantuan dana politik di kantor DPP

Banpol Merupakan Investasi Demokrasi

  Jakarta (8/8) -- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohamad Sohibul Iman menilai dana Bantuan Keuangan Partai Politik (Banpol) yang diberikan oleh Pemerintah sebagai investasi demokrasi. Hal ini disampaikan oleh Sohibul Iman, selepas menandatangani penerimaan dana Bantuan Keuangan Partai Politik di Kantor DPP PKS, Jakarta Selasa, Rabu (8/8/2018).   "Bantuan politik ini dapat

Relawan PKS Jabar Berangkat ke Lombok

    Bandung, jabar.pks.id – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat melepas sebelas relawan terlatih untuk membantu korban gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pelepasan itu secara resmi dilakukan oleh Ketua Majelis Perimbangan Wilayah PKS Jawa Barat Oded M. Danial, pada Ahad (12/8/2018), di kantor Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Jawa Barat,

Posko Gempa PKS “Diserbu” Geng Motor

  NTB, jabar.pks.id -- Puluhan anggota Klub Motor C70 mendatangi Posko bantuan Gempa Lombok Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Sambelia, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, pada Senin (06/08/2018). Mereka datang lengkap dengan atribut, helm, masker, kacamata hitam, dan jaket jeans. Apa maksud kedatangan mereka?   Ternyata, menurut salah satu anggota klub motor yang

Gempa Kembali Guncang Lombok, Kader PKS Siaga

  Mataram (06/08) -- Gempa berkekuatan 7.0  Skala Richter kembali mengguncang Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Ahad (05/08/2018). Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS), diminta untuk kembali siaga untuk membantu masyarakat yang terkena musibah.   Hal ini disampaikan oleh Ketua Bidang Humas DPW PKS Nusa Tenggara Barat, Rony Yulto, Senin (06/08/2018).   "Gempa kemarin jauh

PKS Kerahkan Relawan dan Bantuan untuk Korban Gempa Lombok

  Mataram (06/08) -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) segera menambah jumlah personil relawan untuk turun membantu korban Gempa Lombok. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Bidang Kesejahteraan Sosial (Kesra) DPP PKS Asep Teguh Firmansyah, Senin (06/08).   "Ketika gempa kemarin, kami sedang berada bersama warga di Desa Sambi Jengkel, Lombok Utara. Saya menyaksikan sendiri

Sinergi Ulama dan Umat akan Cetak Sejarah di Pilpres 2019

  Jakarta, jabar.pks.id – Seperti saat mencetak sukses pada Pilkada DKI Jakarta 2017, umat Islam diprediksi bisa kembali mencetak sejarah pada Pemilu 2019. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman saat pembukaan Ijtima Ulama yang digagas (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa) GNPF Ulama, pada Jumat malam (27/7/2017),

Pemerintah Diminta Buka Informasi Sebelum Penetapan Data Kemiskinan

  Jakarta, jabar.pks.id - Sekretaris Bidang Ekuintek DPP PKS Handi Risza Idris mengapresiasi usaha dan kerja keras pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan. Akan tetapi, pemerintah sebaiknya membuka informasi terkait pra-kondisi sebelum penetapan data kemiskinan dan ketimpangan yang dilakukan oleh BPS.   "Jika kita amati lebih jauh, ternyata turunnya angka kemiskinan tidak bisa dilepaskan