Lokasi
Beranda > Berita > Nasional > PKS  Sesalkan Ketidaktegasan ASEAN Terkait Tragedi Rohingya

PKS  Sesalkan Ketidaktegasan ASEAN Terkait Tragedi Rohingya

sukamta

 

Jakarta, jabar.pks.id – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyampaikan ketidaksetujuan terkait pernyataan resmi ASEAN tentang tragedi Rohingya pada 25 Agustus 2017. ASEAN menganggap kekejaman yang dilancarkan kepada etnis Rohingya merupakan sebuah aksi balasan. Direktur Crisis Center for Rohingya (CC4R) DPP PKS Sukamta menilai ASEAN tidak tegas dan cenderung berpihak pada pemerintah Myanmar. Hal tersebut disampaikan Sukamta, pada Selasa (26/9/2017), di Jakarta.

 

“Pernyataan resmi ASEAN ini bermasalah dan berpotensi mengaburkan fakta yang sebenarnya di lapangan. Tidak ada pembelaan yang nyata terhadap etnik Rohingya yang terbunuh dan terusir,” buka Sukamta.

 

Pernyataan ASEAN tersebut, lanjut Sukamta, menyebut militer Myanmar sebagai korban serangan. Padahal, korbannya jelas berasal dari etnis Rohingnya dan jumlahnya besar. Hal ini menandakan belum berhasilnya langkah soft diplomasi dalam menyelesaikan tragedi Rohingya.

 

“Pernyataan resmi ASEAN ini mencerminkan langkah soft diplomasi terhadap Pemerintahan Myanmar belum membuahkan hasil. Terbukti, Pemerintah Malaysia secara resmi mengumumkan berlepas diri dari pernyataan resmi ASEAN terkait krisis Rohingya,” ujar Sukamta.

 

Lebih lanjut, ketua Badan Pengembangan Pembinaan Luar Negeri (BPPLN) DPP PKS itu menyebutkan bahwa pernyataan resmi ASEAN tidak sejalan dengan temuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dewan Keamanan PBB sebelumnya mengutuk tindak kekerasan di Rakhine State yang memaksa hampir 400 ribu warga Rohingya mengungsi ke perbatasan Myanmar-Bangladesh. Bahkan, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyebut tragedi itu sebagai tindakan pembersihan etnik.

 

“Tawaran solusi 4+1 dari Pemerintah RI dan pernyataan resmi ASEAN ini sama sekali tidak memiliki dimensi batas waktu pelaksanaan sehingga memungkinkan diabaikan oleh Pemerintah Myanmar,” terangnya.

 

Untuk itu, Sukamta mendorong Pemerintah Republik Indonesia sebagai negara besar di ASEAN bisa mengambil langkah diplomasi yang lebih tegas agar Myanmar sesegera mungkin menerapkan rekomendasi PBB. (HumasPKS/DLS)

 

Baca juga

Leave a Reply

Top