RI Masuk Kategori Negara Gagal Sistemik Versi PBB, DPR: UU Kesehatan Malah Hapus Mandatory Spending

Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher mewanti-wanti pemerintah agar waspada karena Indonesia masuk ke dalam kategori negara gagal sistemik.

“Jika mengacu pernyataan Sekjen PBB Antonio Guterres, Indonesia sudah masuk ke dalam negara gagal sistemik karena pembayaran bunga utang pada tahun 2022 lebih besar dari anggaran kesehatan 2022,” ungkap Netty dalam keterangan medianya, Kamis, 20 Juli 2023.

Menurut Netty, dana yang dikeluarkan negara untuk membayar bunga utang jauh lebih besar dari realisasi anggaran kesehatan pada 2022.

“Realisasi anggaran kesehatan tahun 2022 hanya Rp176,7 triliun, sementara pembayaran bunga utang kita tahun 2022 lebih dari dua kali lipatnya yakni Rp386,3 triliun,” beber politisi asal Jawa Barat tersebut.

Netty melanjutkan, seharusnya hal ini menjadi perhatian pemerintah saat memutuskan pengesahan UU Kesehatan tanpa mencantumkan besaran mandatory spending anggaran kesehatan.

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh Undang-Undang. 

Menurut Waka Fraksi PKS DPR RI ini, tanpa adanya pencantuman mandatory spending dalam Undang-Undang, anggaran kesehatan di masa datang akan semakin tidak jelas nasibnya.

“Sebelum mandatory spending dihapus saja anggaran kesehatan kita dua kali lebih kecil dari pembayaran bunga utang, nah bagaimana nasib anggaran kesehatan setelah dihapus?” katanya.

Terakhir Netty mengingatkan pemerintah melakukan antisipasi agar dampak kegagalan sistemik ini tidak mengorbankan rakyat.

“Lakukan langkah antisipasi yang dapat mencegah negara jatuh pada kegagalan sistemik yang lebih besar. Jangan sampai ekspansi anggaran akibat proyek-proyek politik yang rentan KKN membuat negara dengan mudahnya menggali hutang besar. Pada akhirnya, rakyatlah yang akan menjadi korban,” ujarnya.