Anggota DPRD Jabar Fraksi PKS, Hj. Sri Dewi Anggraini: Kasus Keracunan MBG Cipongkor Harus Jadi Evaluasi Total

Bandung – Kasus keracunan massal yang menimpa ratusan siswa di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, menyedot perhatian publik Jawa Barat. Hingga Selasa (23/9/2025) malam, tercatat 393 pelajar dari jenjang PAUD hingga SMK menjadi korban keracunan setelah menyantap paket Makan Bergizi Gratis (MBG). Dari jumlah itu, 39 siswa masih dirawat inap, sementara mayoritas lainnya sudah dipulangkan dengan status rawat jalan.

Puskesmas Cipongkor bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat telah mengirim sampel makanan ke Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Jabar untuk mengetahui penyebab pasti keracunan. Menu MBG saat itu terdiri dari nasi, ayam kecap, tahu goreng, melon, serta lalapan sayuran. Dugaan sementara, masalah terletak pada rantai produksi dan distribusi makanan dari dapur penyedia MBG.

Merespons kejadian tersebut, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan Kabupaten Bandung Barat, Hj. Sri Dewi Anggraini, menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus memberikan sejumlah catatan penting.

“Pertama-tama, saya menyampaikan rasa prihatin yang sebesar-besarnya atas musibah keracunan makanan yang menimpa lebih dari 350 siswa/i di Kecamatan Cipongkor. Peristiwa ini menjadi duka kita bersama sekaligus pengingat betapa pentingnya menjaga keamanan dan kualitas pangan bagi masyarakat,” ujar Sri Dewi di ruang Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Jawa Barat pada Senin, 25 September 2025.

Ia mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah, tenaga medis, dan pihak terkait yang sigap menangani darurat hingga menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB). Namun, Sri Dewi menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh.

“Kejadian ini memakan banyak korban. Penyebab utama yang diduga ada di rantai produksi dan distribusi makanan: mulai dari proses memasak, penyimpanan, hingga distribusi. Jika makanan dimasak terlalu dini tanpa kontrol suhu, risiko basi dan membahayakan kesehatan anak-anak sangat tinggi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sri Dewi menekankan pentingnya pengawasan ketat dalam pelaksanaan MBG.

• Protokol keamanan pangan harus diperketat dari dapur hingga distribusi.
• Standar operasional penyedia (SPPG) wajib dicek ulang: kepemilikan Sertifikat Laik Sehat, kebersihan dapur, kualitas bahan baku, hingga kompetensi tenaga pengolah.
• Verifikasi lapangan rutin harus dilakukan, bukan sekadar administrasi.
• Dapur baru sebaiknya mengelola secara bertahap, tidak langsung dalam kapasitas besar.

“Kualitas pangan yang disajikan harus sesuai standar gizi, higienis, dan aman. Jangan sampai kuantitas mengalahkan kualitas,” tegasnya.

Sebagai Ketua Bidang Perempuan dan Keluarga PKS Kabupaten Bandung Barat, Sri Dewi juga mengusulkan agar orang tua dan masyarakat sekitar dilibatkan. POMG, komite sekolah, atau bahkan kantin sekolah yang layak dapat diberdayakan untuk menyediakan makanan sehat sesuai anggaran dan kearifan lokal.

“Dengan begitu, penyajian makanan lebih terkontrol, sesuai kebutuhan anak-anak, dan sesuai kebiasaan makan tiap wilayah,” tambahnya.

Menutup pernyataannya, Sri Dewi menegaskan kesiapan PKS untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam memberikan edukasi gizi seimbang dan keamanan pangan.

“Program MBG adalah gagasan baik dari Presiden Prabowo. Namun, jangan sampai menjadi bumerang yang merugikan masyarakat. Harus benar-benar dijaga kualitas dan keamanannya,” pungkasnya.