DPR: Dialog Bipartit Langkah Tepat, PHK Harus Jadi Opsi Terakhir
Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mendukung langkah Kementerian Ketenagakerjaan yang meminta PT Michelin Indonesia menunda rencana Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 280 karyawan, dan mendorong perusahaan untuk mengutamakan dialog bipartit bersama pekerja.
“Langkah untuk mendorong dialog bipartit adalah keputusan yang bijak. Dalam situasi ekonomi global yang tidak menentu, penting agar perusahaan dan pekerja duduk bersama mencari solusi terbaik sebelum memutuskan PHK,” ujar Netty di Jakarta, Rabu (12/11).
Netty menegaskan bahwa PHK seharusnya menjadi jalan terakhir, setelah semua opsi penyelamatan kerja dan efisiensi internal ditempuh. Ia menilai, industri besar seperti Michelin memiliki tanggung jawab sosial untuk mempertimbangkan nasib ratusan keluarga yang bergantung pada pekerjaan tersebut.
“Kita memahami tekanan bisnis yang dihadapi perusahaan, tetapi jangan sampai langkah efisiensi justru menimbulkan beban sosial baru. Prinsip kemanusiaan dan keberlanjutan harus menjadi pertimbangan utama,” tegas Netty.
Ia juga mendorong agar pemerintah dan perusahaan menyiapkan program pelatihan ulang (re-skilling) bagi pekerja yang berpotensi terdampak restrukturisasi.
“Dialog yang sehat akan membuka ruang kompromi, baik melalui pengaturan jam kerja, rotasi, atau pelatihan ulang. Dengan begitu, pekerja tetap punya harapan dan perusahaan tidak kehilangan SDM berpengalaman,” ujarnya.
Netty juga mengingatkan agar pemerintah daerah dan Dinas Ketenagakerjaan aktif melakukan pendampingan selama proses dialog berlangsung, termasuk memastikan hak-hak pekerja terlindungi bila PHK tidak dapat dihindari.
“Pengawasan pemerintah penting agar prosesnya transparan dan adil. Negara harus hadir untuk memastikan setiap langkah sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan,” katanya.
Netty menilai, tantangan yang dihadapi Michelin Indonesia bisa menjadi cerminan persoalan yang lebih luas di industri manufaktur nasional.
“Kita perlu memastikan industri tetap bertahan, tapi juga memastikan pekerja tidak menjadi korban pertama dari perubahan ekonomi global. Kuncinya ada pada kolaborasi dan komunikasi yang terbuka,” pungkas Netty.
Artikel Terkait
-
Dokter Spesialis Papua Tuntut Kenaikan Tunjangan, DPR: Tanpa Jaminan Kesejahteraan, Pemerataan Dokter Sulit Terpenuhi
Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar menyelesaikan tuntutan dokter spesialis di...
12 September 202383LikesBy titantitin -
Siap-siap Pelajar Depok, Wakil Wali Kota Bakal Beri Kesempatan Jadi Ajudannya Selama Sepekan
Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono (IBH) membuka kesempatan kepada pelajar SMA/SMK se-Kota Depok untuk menjadi ajudannya...
-
Deputi Pekerja Migran Bidnaker PKS Jawa Barat Yoseph Salmon Mengikuti FGD tentang Nasib TKI
BANDUNG, bekasimedia.com - Ketua Deputi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Bidang Ketenagakerjaan DPW PKS Provinsi Jawa Barat, H. Yoseph...
2 May 202362LikesBy titantitin