Jawa Barat: Investasi Terbesar, Pengangguran Tertinggi — Ada yang Salah dengan Cara Kita Menyiapkan Tenaga Kerja 

Bandung — Jawa Barat adalah provinsi dengan investasi terbesar di Indonesia, tapi di saat yang sama, tingkat pengangguran terbukanya masih di atas 7% — tertinggi secara nasional. Di Bekasi, Karawang, dan Bandung, perusahaan-perusahaan justru kewalahan mencari tenaga kerja yang kompeten. Bagaimana dua kenyataan ini bisa terjadi bersamaan?

Pertanyaan itu dibahas secara terbuka dalam Siniar Kopi Kerja — Ngobrol Produktif yang dipublikasikan di PKS TV Jabar dan menghadirkan Reni Rosyidah Muthmainnah, Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Bandung, sebagai narasumber utama.

Menurut Reni, akar masalahnya bukan pada minimnya investasi atau sedikitnya lapangan kerja. Masalahnya lebih mendasar dari itu.

“Skill yang dimiliki angkatan kerja di Jawa Barat ternyata belum sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Ini merupakan tantangan — dan ini adalah isu strategis nasional yang akan mempengaruhi produktivitas, daya saing ekonomi, bahkan masa depan ekonomi Indonesia,“ tegasnya.

Data membuktikan seberapa dalam masalah ini berakar. Dari total angkatan kerja, hanya 40,16% yang bekerja di sektor formal. Sisanya — lebih dari separuh — berada di sektor informal atau menganggur. Investasi yang masuk tidak serta-merta menyerap tenaga kerja lokal, karena kompetensi yang dimiliki tidak cocok dengan yang dibutuhkan. Dunia usaha membuka pintu, tapi banyak pencari kerja yang tidak memiliki kunci yang tepat untuk membukanya.

BPS Jawa Barat mencatat 1,77 juta orang menganggur per November 2025, dari total angkatan kerja 26,63 juta orang. Dalam setahun terakhir, jumlah pengangguran justru bertambah 20 ribu orang meski persentase TPT turun karena angkatan kerja ikut membesar.

“Sekarang skill not school. Dunia usaha lebih mencari orang yang memiliki skill yang sesuai dengan yang mereka butuhkan, daripada melihat sekolahnya. Terjadi pergeseran — tidak semua yang sekolahnya linier harus bekerja di tempat yang linear,” jelas Reni.

Pergeseran itu nyata dan sudah terjadi. Sektor manufaktur yang dulu menyerap hingga 70% tenaga kerja kini hanya membutuhkan sekitar 20% — sisanya digantikan oleh otomasi dan mesin dan ini baru permulaan.

Reni mengidentifikasi empat fenomena yang akan mendominasi kebutuhan tenaga kerja ke depan. Digitalisasi memimpin — kebutuhan keterampilan digital terus meningkat di hampir semua sektor. Menyusul otomasi, yang menggeser pekerjaan-pekerjaan rutin ke mesin, sekaligus membuka kebutuhan baru untuk mengoperasikan dan memeliharanya.

Yang tumbuh paling cepat adalah green job — teknisi panel surya, mekanik kendaraan listrik, dan pengelola energi terbarukan kini menjadi profesi yang permintaannya terus melonjak. Kemudian, yang terakhir, AI serta model bisnis berbasis data — kemampuan memahami kecerdasan buatan bukan lagi keahlian eksklusif, ia sudah menjadi kebutuhan dasar di banyak sektor.

“Skill yang kita miliki hari ini belum tentu tiga tahun ke depan masih dibutuhkan dan harus seseorang harus memiliki growth mindset — jangan fixed mindset,” pesannya.

BPVP Bandung, yang berdiri sejak 1952 dan merupakan balai pelatihan terbesar dan tertua di Kementerian Ketenagakerjaan, mencatat angka yang menjanjikan: 80% peserta pelatihan berhasil ditempatkan di dunia usaha, dengan tingkat kesesuaian kompetensi terhadap kebutuhan industri mencapai 80%.

“Prinsip kami ke dunia usaha: berapa angkatan kerja yang Anda butuhkan, kirimkan pada kami — maka mereka siap kerja untuk digunakan,” tegas Reni.

Angka-angka itu membuktikan satu hal: skill gap bukan takdir. Ia adalah jarak yang bisa diperpendek — dengan pelatihan yang tepat, ekosistem yang terhubung, dan kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dunia usaha, dan masyarakat. Kemudian, jarak itu hari ini sedang aktif dipersempit.

Bagaimana cara mengakses pelatihan gratis di BPVP Bandung dan program apa saja yang tersedia? Simak bahasan selengkapnya pada siniar kami berikut ini