Asosiasi Pelaku Usaha Pariwisata Jawa Barat sampaikan aspirasi kepada F-PKS DPRD Jawa Barat

Perwakilan dari asosiasi pelaku usaha pariwisata di Jawa Barat melakukan audiensi guna menyampaikan aspirasi pelaku usaha pariwisata di Jawa Barat pada Selasa (10/08). Audiensi ini disambut dan diterima langsung Ketua F-PKS DPRD Jawa Barat, Dr. Haru Suandharu, M.Si.

Para perwakilan pelaku usaha pariwisata menyampaikan keluh kesah selama pandemi khususnya masa PPKM yang belum juga mereda.

Sebelumnya, perwakilan pelaku usaha pariwisata ini telah menyempaikan aspirasi kepada dinas terkait. Bahkan berencana melakukan unjuk rasa.

“Sangat berdampak pada kehidupan kami bapak. Ibaratnya sudah jatuh tertimpa tangga. Banyak trip yang kami batalkan bahkan kami kembalikan (uang DP), sehingga tidak bergerak. Saat ini saya sendiri sampai jualan buku dan masker untuk bertahan” ujar Eko, pemilik usaha tour travel.

Sama halnya dengan Feby, pemilik Guesthouse dan wisata rekreasi, yang terpaksa menyulap aset pariwisatanya menjadi rumah singgah keluarga pasien covid.

“Guesthouse yang kami miliki otomatis tidak lagi menerima wisatawan. Tetapi keluarga pasien yang berobat, yang kebetulan di dekan rumah sakit”, ujar Feby.

Sementara itu, Asep pelaku usaha kecil di kawasan Tahura juga mengeluhkan kebijakan yang menutup usahanya.

“Saya mewakili pedangang kecil di kawasan wisata Tahura, harus tutup bapak. Padahal sudah lakukan prokes. Bukankah tempat wisata seperti Tahura ini baik buat meningkatkan imun?” katanya.

Senada dengan Ine Hayati, yang merupakan sekretaris umum Pengusaha Pariwisata Indonesia, menilai bahwa PPKM di Jawa Barat terlalu ketat sehingga mengorbankan pelaku usaha wisata dibanding wilayah lain.

Menanggapi hal itu, Kang Haru (sapaan beliau) menyampaikan problem secara general dan holistik.

“Ini adalah musibah, dan saya sendiri turut prihatin dengan yang dirasakan oleh semua yang ada di sini. Idealnya UU kekarantinaan itu diberlakukan dengan lockdown dan diberi kompensasi oleh negara”katanya.

Haru menjelaskan, tidak bisa kita tawar menawar soal protokol kesehatan. Ia menilai bahwa saat ini hal yang harus dilakukan adalah survive dengan berbagai cara agar bisa bertahan.

“Bagaimanapun juga pendemi ini telah mengubah peradaban dunia, kita harus mampu membaca tren untuk tetap survive. Ini tidak bisa kita elakkan yang juga dirasakan di sektor lain. Namun, kebijakan PPKM itu diberlakukan oleh pemerintah pusat yang harus dipatuhi oleh pemerintah daerah. Kami di Fraksi tentunya mendorong, khususnya Pemprov untuk bisa menyupport seperti bansos. Karena kewenangan kami sebatas provinsi dan ini kebijakan PPKM berasal dari pusat”. jelasnya.

Kang Haru akan mendorong agar bansos juga dapat diberikan kepada pelaku usaha wisata yang terdampak. Ini menjadi konsen bersama.

Bagja selaku perwakilan rombongan, yang juga pemilik usaha pariwisata berharap, aspirasi ini dapat diperjuangkan minimal perhatian dari Pemerintah melalui F-PKS DPRD Jawa Barat.

“Kami sangat berharap bantuan dan kebijaksanaan pemerintah kepada kami pelaku usaha. Kami sangat terdampak bahkan stagnan. Semoga asprasi kami kepada Fraksi PKS, yang sebelumnya sudah kepada Bu Ledia di PKS DPR RI, bisa menjadi perhatian dan dorongan agar diperjuangkan”, tutupnya.