Pembelajaran Tatap Muka Akan Dibuka, Ini Kata Kang Haru

Menyikapi rencana di lakukannya Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Jawa Barat yang hendak kembali di lakukan, Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat, Haru Suandharu menilai hal tersebut bisa dilakukan, hanya saja ada sejumlah persyaratan dan ketentuan yang harus di perhatikan oleh seluruh pihak tidak terkecuali Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Haru menjelaskan, sejumlah persyaratan yang perlu di perhatikan yakni, mendengarkan rekomendasi dari para ahli kesehatan menyoal perkembangan pandemi di wilayahnya, selain itu menggelar PTM secara bertahap (Hybird) perlu dilakukan untuk mengantisipasi terbentuknya kluster baru, serta tidak lupa juga prokes ketat harus senantiasa di jalankan.

“Saya setuju jika PTM akan kembali di jalankan mengingat banyak sekali orang tua siswa ataupun masyarakat yang mengeluhkan kepada kami, tentang permasalahan pembelajaran daring yang dinilai kurang efektif, tetapi meskipun kami setuju sebaik ada sejumlah persyaratan yang perlu dipenuhi dan dilakukan oleh pemerintah sebelum menggelar PTM ini, seperti mematangkan rencana dengan berkonsultasi kepada para ahli dan pakar kesehatan menyoal situasi pandemi saat ini, dan dilakukan PTM secara bertahap jika telah mengantungi rekomendasi dan yang pasti harus tetap kita jaga yaitu prokesnya, pelaksanaan dan penerapan prokes tidak boleh kendor,” ungkapnya. Selasa (7/9/2021).

Lebih lanjut kata Haru, antisipasi yang dilakukan itu semata mata untuk melindungi generasi penerus bangsa, dari ancaman pandemi yang tidak bisa kita prediksi.

“Selama pandemi ini belum usai, belum terkendali kita harus terus waspada tidak boleh kendor sedikitpun, jangan sampai gelombang ke 3 muncul seperti di luar negeri karena kurang kewaspadaan mereka, apapun alasannya, kesehatan masyarakat menjadi prioritas utama kita, jangan sampai nantinya anak cucu kita akan menerima dampak dari kecerobohan kita saat ini,”lanjutnya.

Haru pun berharap, Pemerintah Jawa Barat mengantisipasi dan memikirkan hal tersebut, jangan sampai kebijakan yang memaksakan dan berisiko tinggi dilakukan, ketika kondisi tidak memungkinkan.

“Harapannya yang pasti pemerintah harus mau banyak mendengarkan, jangan sampai keputusan yang di ambil sangat beresiko tidak hanya untuk masyarakat tapi juga untuk semua orang, dengarkan arahan para ahli pandemi, ahli kesehatan, agar setiap kebijakan membuahkan hasil yang maksimal khususnya dalam penanganan pandemi, yang masih belum usai sampai detik ini,”tutupnya.