Jika Masih Ada Narasi Tiga Periode Presiden, PKS Jabar: Penderitaan Rakyat akan Makin Panjang

BANDUNG, rmoljabar.id – Presiden RI, Joko Widodo akhirnya menyampaikan sikap tegasnya mengenai terus bergulirnya narasi penundaan Pemilu dan penambahan masa jabatan presiden. Joko Widodo pun meminta agar para menteri tidak lagi menyuarakan isu penundaan Pemilu dan penambahan masa jabatan presiden.

Ketua DPW PKS Jabar, Haru Suandharu menegaskan apabila narasi-narasi penundaan Pemilu dan penambahan masa jabatan Presiden di kemudian hari masih bergulir, berarti ada pihak yang serius menginginkan presiden tiga periode. Apabila mereka serius, pihaknya juga juga serius mengatakan tidak untuk tiga periode presiden.

“Saya kira rakyat bisa menilai layak kah tiga periode dengan tata cara kelola seperti ini. Jadi yang terasa itu penderitaannya akan semakin panjang,” tegas Haru kepada Kantor Berita RMOLJabar, Kamis (7/4).

Ia tak mempersoalkan pernyataan Presiden RI, Joko Widodo yang melarang jajaran menteri untuk tidak mengatakan penambahan masa jabatan tiga periode presiden. Akan tetapi, apakah benar ke ke depannya menteri maupun komponen bangsa tidak lagi menggulirkan narasi tersebut.

“Apakah benar menteri-menteri itu diam, apakah benar tidak ada lagi komponen bangsa yang diminta untuk ngomongin itu. Kalau misalkan ternyata ada, pertama pernyataan Presiden tidak ada artinya. Kedua, perlawanan rakyat akan semakin keras,” ucapnya.

“Itu saja. Jadi saya kira silakan saja. Mungkin merasa terlalu percaya diri, kalau saya lihat. Dalam kondisi seperti ini kemudian membuka wacana itu,” lanjutnya.

Saat disinggung mengenai kemungkinan sanksi atau pencopotan jabatan terhadap menteri yang masih menggulirkan penundaan Pemilu dan penambahan masa jabatan presiden, Haru menilai hal itu memang harus dilakukan karena Presiden sudah menginstruksikannya kepada jajaran kabinet.

“Kalau menurut saya (iya) masa instruksi Presiden (tidak dipatuhi), jangan bicara tapi terus bicara. Itu kan fenomena kita selama ini. Pak Presiden sudah mengatakan hentikan, tapi kalau dilanjut berarti lanjutnya disetujui oleh Presiden,” ucap Haru.

Lebih lanjut, Haru menerangkan, ketidaktegasan pemerintah dalam menyikapi fenomena tersebut sudah tergambarkan saat awal menangani pandemi Covid-19. Sebab, berbagai menteri turut bicara mengenai penanganan pandemi Covid-19.

“Itu bukan masalah baru, penanggulan pandemi Covid-19, menteri A ngomong A, menteri B ngomong B, kan bagus. Jadi bingung rakyat,” terangnya.

“Kami sebetulnya tidak heran, justru kami tunggu ini, berhenti ngga wacana tiga periode ini. Kalau tidak berhenti, pertama berarti Presiden tidak ditaati, dan yang kedua, atau mungkin diam-diam Presiden juga setuju. Makanya kalau sudah begitu serius mau tiga periode, kita juga serius. Dan saya kira mahasiswa juga serius, rakyat juga serius,” tutupnya.