JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menilai keputusan pemerintah tetap menaikkan harga BBM Bersubsidi ini sama saja mencekik rakyatnya sendiri. “Pemerintah benar-benar tidak memiliki empati. Kenaikan harga BBM bersubsidi akan mencekik masyarakat miskin yang sudah terhimpit beban hidup akibat efek pandemi yang belum tuntas,” kata Netty merespon pengumuman kenaikan BBM oleh pemerintah, Sabtu sore (03/09/22).
Menurut Netty, imbas kenaikan BBM memiliki efek domino terhadap kenaikan harga barang pokok dan berbagai komoditas sehingga keluarga pra sejahtera yang menjadi wajah ‘wong cilik’ makin sulit memenuhi kebutuhan gizi keluarga. Selain itu, kata Netty, “Upaya pemerintah dalam berbagai program nasional, seperti penurunan stunting dan penurunan angka kematian ibu, terancam gagal karena rakyat tidak memiliki daya beli yang cukup.”
Lebih lanjut Netty mengatakan, “Pekerja sektor informal seperti petani, nelayan, UMKM, sopir angkutan, pedagang keliling akan semakin sulit bertahan hidup akibat kenaikan BBM bersubsidi ini.”
Kebijakan pemerintah memberikan bantalan berupa bantuan subsidi upah atau pun BLT, kata Netty, tidak sebanding dengan dampak kenaikan BBM bersubsidi. “Ini penyelesaian instan yang tidak efektif menutup dampak kenaikan,” kata Netty yang juga Ketua DPP PKS Bidang Kesejahteraan Sosial.
Menurut Netty, pemerintah seharusnya mencari terobosan untuk menambah anggaran dengan melakukan penghematan, menekan kebocoran, dan menunda pengeluaran pos infrastruktur yang tidak mendesak. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mulai dari Pertalite, Solar, dan Pertamax.
Harga terbaru BBM bersubsidi dan non-subsidi itu mulai berlaku pada Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30. Harga Pertalite naik dari sebelumnya Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter, Solar naik dari sebelumnya Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter, dan Pertamax naik dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter.
Artikel Terkait
-
Iwan Suryawan Minta Wagub Jabar Investigasi Sebelum Keluarkan Statement
Anggota Komisi V daerah pemilihan (Dapil) Kota Bogor H. Iwan Suryawan mengkritik pernyataan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu...
-
Paslon HD Hormati Quick Count Sementara, Sebut Pilkada Belum Selesai
Bandung, tribunjabar.id - Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandung nomor urut dua, Haru Suandharu - R. Dhani...
27 November 202487LikesBy titantitin -
PKS Daftarkan Ratusan Bacaleg ke KPU Jabar
BANDUNG, jabar.jpnn.com - DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat menjadi partai pertama yang mendaftarkan calon anggota legislatif...
8 May 202358LikesBy titantitin