JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menilai keputusan pemerintah tetap menaikkan harga BBM Bersubsidi ini sama saja mencekik rakyatnya sendiri. “Pemerintah benar-benar tidak memiliki empati. Kenaikan harga BBM bersubsidi akan mencekik masyarakat miskin yang sudah terhimpit beban hidup akibat efek pandemi yang belum tuntas,” kata Netty merespon pengumuman kenaikan BBM oleh pemerintah, Sabtu sore (03/09/22).
Menurut Netty, imbas kenaikan BBM memiliki efek domino terhadap kenaikan harga barang pokok dan berbagai komoditas sehingga keluarga pra sejahtera yang menjadi wajah ‘wong cilik’ makin sulit memenuhi kebutuhan gizi keluarga. Selain itu, kata Netty, “Upaya pemerintah dalam berbagai program nasional, seperti penurunan stunting dan penurunan angka kematian ibu, terancam gagal karena rakyat tidak memiliki daya beli yang cukup.”
Lebih lanjut Netty mengatakan, “Pekerja sektor informal seperti petani, nelayan, UMKM, sopir angkutan, pedagang keliling akan semakin sulit bertahan hidup akibat kenaikan BBM bersubsidi ini.”
Kebijakan pemerintah memberikan bantalan berupa bantuan subsidi upah atau pun BLT, kata Netty, tidak sebanding dengan dampak kenaikan BBM bersubsidi. “Ini penyelesaian instan yang tidak efektif menutup dampak kenaikan,” kata Netty yang juga Ketua DPP PKS Bidang Kesejahteraan Sosial.
Menurut Netty, pemerintah seharusnya mencari terobosan untuk menambah anggaran dengan melakukan penghematan, menekan kebocoran, dan menunda pengeluaran pos infrastruktur yang tidak mendesak. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mulai dari Pertalite, Solar, dan Pertamax.
Harga terbaru BBM bersubsidi dan non-subsidi itu mulai berlaku pada Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30. Harga Pertalite naik dari sebelumnya Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter, Solar naik dari sebelumnya Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter, dan Pertamax naik dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter.
Artikel Terkait
-
Jawa Barat: Investasi Terbesar, Pengangguran Tertinggi — Ada yang Salah dengan Cara Kita Menyiapkan Tenaga Kerja
Bandung — Jawa Barat adalah provinsi dengan investasi terbesar di Indonesia, tapi di saat yang sama, tingkat pengangguran...
23 July 202654LikesBy Noor Hafidz -
Pertanyakan PP No 28 Tahun 2024, DPR: Anak Sekolah dan Remaja Mau Dibekali Alat Kontrasepsi?
Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengkritik PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan...
5 August 202489LikesBy titantitin -
Wakil Bupati Subang Nakhodai PKS Subang Periode 2020 – 2025
Agus Masykur Rosyadi, S.Si, MM atau Kang Akur akhirnya terpilih menjadi Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten...