PKS Jawa Barat Mengadakan Bimtek Penyelenggaraan Kemahkamahan

Bandung [8/10/2021] Dewan Syariah Wilayah PKS (DSW PKS) Jawa Barat menyelenggarakan pelatihan Kemahkamahan bagi komisi disiplin partai, tingkat wilayah dan daerah. Acara diselenggarakan di Bandung 8 Oktober 2021 dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Peserta sebelum acara, sudah di swab antigen dan vaksin minimal 1 kali dan hanya yang mempunyai hasil negatif yang diperkenankan ikut pada acara pelatihan. Dan pesertapun dibatasi hanya sebanyak 50 orang.

Ketua panitia, Sunu Sumartono mengatakan bahwa peserta merupakan perwakilan dari Dewan Etik Daerah ( DED ) dari 27 Kabupaten dan Kota se Jawa Barat. Dan diakhir acara, juga akan dilantik anggota MPDP ( Majelis Penegakan Disiplin Partai ) di daerahnya masing masing.

Kemudian dalam sambutan selanjutnya, ketua Dewan Syariah Wilayah ( DSW ) PKS Jawa Barat, Ustadz KH. Dr. Abdul Jabbar Majid, MA. menyebutkan, selain mempersiapkan para peserta sebagi anggota MPDP, ustadz Abdul Jabbar berharap, masalah anggota partai di Jawa Barat bisa diselesaikan dengan prosedur yang tepat dan dengan sebaik baiknya. Dan berlandaskan pada ketentuan yang telah di tetapkan oleh partai.

Dalam sambutannya ketua DPW PKS Jawa Barat, Dr. Haru Suandharu S.Si., M.Si. mengatakan bahwa ada 140 ribu anggota PKS di Jawa Barat, dan kedepan semakin bertambah lagi. Hal ini tentu akan banyak potensi kebaikan yang PKS terima, namun ada pula potensi kekurangannya.

Kang Haru menambahkan, PKS sebagai partai adalah kumpulan manusia biasa yg senantiasa berusaha menjaga sisi kebaikan dan meminimalisir sisi kelemahan, dan MPDP ini sebuah keniscayaan kebutuhan partai yang akan membuat PKS bisa berjalan dengan baik sehingga berkah pertolongan Allah akan selalu hadir.

“Saya berharap MPDP ini sebagai bagian dari bentuk kecintaan kita terhadap partai dan terhadap saudara-saudara kita” lanjut Kang Haru

Sambutan diakhiri sekaligus membuka acara oleh sekretaris Dewan Syariah Pusat ( DSP ) PKS, Ustadz KH. Aunurrofiq Saleh Tamhid Lc. Beliau menjelaskan, tadinya fungsi penegakan disiplin yang ada di DPP, sekarang sesuai AD/ART Partai yang baru, bisa dilakukan oleh DSW dan DED, sehingga kepastian hukum bagi yang berpekara bisa lebih cepat. Imbasnya, tambah ustadz Aunurrofiq, akan dibutuhkan SDM yang berkompeten untuk melaksanakan fungsi kemahkamahan.