Ribuan PPDS Alami Depresi, DPR Desak Pemerintah Perhatikan Aspek Kesejahteraan dan Keamanan
Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar memerhatikan aspek kesehatan dan kesejahteraan peserta program pendidikan dokter spesialis (PPDS) di Indonesia menyusul laporan tingginya angka depresi di kalangan peserta program.
“Pemerintah perlu menggali akar permasalahan kasus ini. Apakah terkait dengan aspek kesejahteraan seperti hak insentif bagi para peserta PPDS yang belum layak atau kurang diperhatikan atau ada aspek lain,” papar Netty dalam keterangan media, Rabu, 24 April 2024.
Menurut hasil survei skrining kesehatan jiwa peserta program pendidikan dokter spesialis (PPDS) RS vertikal per Maret 2024 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI menunjukkan ribuan calon dokter spesialis mengalami masalah kesehatan mental. Bahkan 3,3 persen dokter PPDS yang menjalani skrining teridentifikasi ingin bunuh diri atau melukai diri sendiri.
“Para peserta PPDS ini umumnya sudah memasuki usia matang dan memiliki tanggungan keluarga. Jika pemasukan tidak jelas, sementara mereka harus membayar biaya pendidikan, melayani pasien, dan belajar, tentunya menjadi beban tersendiri,” ujarnya.
Selain soal kesejahteraan dan insentif, Netty juga meminta pemerintah agar memperhatikan kesehatan fisik dan mental para peserta PPDS.
“Praktik bullying oleh senior ke junior di lingkungan pendidikan dokter di Indonesia ditengarai masih kerap terjadi. Mungkin tidak dalam bentuk kekerasan fisik, tapi dalam bentuk beban kerja yang berat, diluar kewajaran dan bahkan beban kerja di luar tangung jawab serta kewajibannya. Itu juga dapat disebut bullying,” kata Netty.
Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah agar melakukan monitoring terhadap pelaksanaan PPDS secara ketat.
“Para peserta PPDS adalah aset negara dalam bidang kesehatan yang harus dijaga kesehatan fisik dan mentalnya secara baik agar mereka dapat memberikan kontribusi optimal dalam menjalani perannya,” kata Netty.
Terakhir Netty meminta agar pemerintah segera menangani masalah depresi yang dialami peserta PPDS karena dikhawatirkan akan berdampak pada ketersedian dokter di masa yang akan datang.
“Pemerintah juga berkewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana agar peserta PPDS dapat menjalankan pendidikannya secara maksimal. Tak maksimalnya pendidikan sokter spesialis akan berdampak pada stabilitas kesehatan nasional Indonesia,” tambah Netty.
Artikel Terkait
-
BPKK PKS Jawa Barat Resmikan Beranda Konsultasi Keluarga
BANDUNG - PKS memiliki tekad dan semangat untuk melayani rakyat, serta selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk rakyat...
17 October 2022112LikesBy titantitin -
Iin Nur Fatinah Apresiasi DPC Sukmajaya Yang Sudah Melaksanakan Vaksinasi Massal
Untuk membantu Pemerintah dalam menangani covid 19 sekaligus membantu masyarakat untuk mendapatkan layanan vaksin, DPC PKS Sukmajaya Kota...
-
Quick Count Nasional Paslon O2 Unggul, Ketua TPD AMIN Jabar: Kami Hormati dan Tetap Menunggu Real Count
Bandung, radarjabar - Pemungutan suara telah usai, hasil penghitungan cepat (Quick Count) secara nasional pun mulai bermunculan dengan...
14 February 202499LikesBy titantitin