Tolak Kenaikan BBM, Netty Pertanyakan Nasib Penurunan Stunting dan Pekerja

JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menyebut wacana kenaikan harga BBM sebagai kebijakan yang harus ditolak karena akan berdampak pada penurunan  daya beli masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah.

“Saat harga BBM bersubsidi naik, maka harga barang kebutuhan pokok juga pasti ikut naik. Masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah tentu akan kesulitan menjangkau kenaikan harga tersebut,” katanya dalam keterangan media, Jumat (02/09/2022).

Meningkatnya harga barang-barang sebagai dampak dari kenaikan BBM, kata Netty, tentu akan menghambat upaya percepatan penurunan stunting di Indonesia.

“Dengan harga-harga yang sekarang saja angka stunting Indonesia masih 24,4 persen dan di atas toleransi WHO. Apalagi kalau harga barang naik, termasuk bahan pangan bergizi yang selama ini menjadi salah satu kunci untuk mencegah stunting,” terang Netty.

Oleh karena itu, menurut Wakil Ketua FPKS DPR RI ini, pemerintah jangan terburu-buru menaikkan harga BBM bersubsidi.

“Jangan sampai langkah ini justru menyulut inflasi yang  akan memperburuk daya beli dan konsumsi masyarakat,” ungkapnya.

Terkait rencana pemerintah memberikan bantalan kenaikan BBM berupa bantuan subsidi upah (BSU), dinilai Netty tidak efektif untuk melindungi daya beli masyarakat. 

“Bantuan senilai 600 ribu untuk pekerja dengan penghasilan di bawah Rp3,5 juta per bulan tidak bisa menutupi dampak kenaikan harga BBM. Bagaimana dengan pekerja informal yang tidak teridentifikasi sehingga tidak mendapat BSU? Bagaimana nasib pekerja dengan upah 3,5 juta namun hidup di wilayah berbiaya tinggi?” tanya Netty.

Menurut Netty, bantalan sosial berupa BSU adalah cara instan pemerintah dalam menangani persoalan kenaikan harga BBM yang tidak menjadi solusi atas kenaikan inflasi, penurunan daya beli dan pada akhirnya menghambat program nasional seperti penurunan angka stunting.

Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah mencari skema lain yang lebih solutif dan menyelesaikan masalah dari akarnya.

“Jangan korbankan upaya membangun masa depan bangsa melalui penurunan  stunting dengan memaksakan  kebijakan yang tidak pro rakyat,” katanya.