Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Siti Muntamah berharap, insentif bagi para guru honorer tidak lagi terlambat, agar tidak mengganggu proses kegiatan belajar mengajar (KBM).
Dalam kunjungan kerja ke Kantor Cabang Dinas (KCD) Wilayah XII Dinas Pendidikan Jawa Barat, Selasa (16/2/2021) lalu, dia mengatakan keterlambatan yang terjadi seperti sebelumnya agar tidak lagi terulang. Dia pun mendorong kepada Pemprov Jabar agar lebih memerhatikan nasib para guru honor, khususnya terkait pemberian insentif.
“Dalam kunjungan Komisi V ini, selain persoalan desentralisasi, kemudian program kurikulum darurat. Sekaligus juga menindaklanjuti keterkaitan dengan guru honor. Mengingat kemarin terjadi keterlambatan, sehingga memengaruhi aktivitas. Kami berharap, kejadian ini tidak lagi terulang,” ujar Siti.
Tidak hanya itu, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini juga mendorong kepada Pemprov agar dapat memenuhi komitmen, terkait Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) seperti yang sudah dijanjikan kepada daerah, agar tidak terlambat dan sesuai kebutuhan masing-masing, guna melancarkan program pendidikan Jawa Barat.
“Operasional BOPD yang sudah dijanjikan provinsi harus sesuai dengan kebutuhan di lapangan, jangan sampai terlambat. Sebab juga berpengaruh, tidak hanya aktivitas pendidikan, tetapi juga operasional,” ucapnya.
Artikel Terkait
-
Heri Koswara Kembali Nahkodai DPD PKS Kota Bekasi
Musyawarah Daerah (Musda) ke-V DPD PKS Kota Bekasi memutuskan Heri Koswara kembali memimpin partai ini selama lima tahun...
-
PKS Siapkan “KOPI PAHIT” untuk Pemenangan Pemilu 2024
BANDUNG - Siap menyambut pemilu 2024, PKS Kota Bandung mulai memanaskan mesin politik dengan menggelar Rapat Kerja Daerah...
28 March 202258LikesBy titantitin -
Webinar ke II BPKK : Tantangan Konselor Menjawab Kegelisahan di Masa Pandemi
Persiapan menuju webinar telah dilaksanakan, kondisi pandemi yang tiada henti membuat rapat pun hanya berjalan secara online. Beberapa...