Mengenai Penarikan SPP di Jabar, Shandra Muhardiani: Masyarakat Berhak Mendapatkan Informasi yang Utuh
Bandung – Menanggapi ramainya pemberitaan mengenai wacana penarikan kembali SPP, Kabid Komdigi DPW PKS Jawa Barat, Shandra Muhardiani menegaskan bahwa masyarakat perlu memperoleh informasi yang lengkap agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dia juga mengingatkan pentingnya komunikasi publik yang jelas dan utuh dalam menyampaikan setiap isu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
“Dalam komunikasi publik, kita harus membedakan mana yang merupakan usulan pribadi dan mana yang sudah menjadi sikap resmi sebuah lembaga. Kejelasan informasi adalah hak masyarakat dan menjadi tanggung jawab kita bersama.” ujar Shandra saat dihubungi melalui WhatsApp pada Sabtu (18/7).
Menurutnya, isu pendidikan merupakan isu yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Karena itu, setiap informasi yang disampaikan perlu dilakukan secara cermat agar tidak memunculkan keresahan yang tidak perlu.
“Bagi banyak orang tua, pendidikan adalah prioritas sekaligus pengeluaran terbesar dalam rumah tangga. Maka komunikasi mengenai kebijakan pendidikan harus dilakukan secara utuh, proporsional, dan tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.”
Shandra berharap ruang diskusi mengenai berbagai kebijakan publik tetap terbuka. Namun, komunikasi yang dibangun harus mampu memberikan kejelasan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat.
“Pada akhirnya, masyarakat berharap setiap kebijakan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat. Dan langkah pertama untuk mewujudkan itu adalah memastikan informasi yang diterima publik benar, utuh, dan tidak menyesatkan.”
Artikel Terkait
-
Anak-anak di Jabar Belum Benar-Benar Aman — di Rumah, di Sekolah, Apalagi di Dunia Digital
Bandung — Hari Anak Nasional 2026 hadir dengan tema yang menohok: "Anak Terlindungi, Indonesia Maju." Di balik tema...
24 July 202650LikesBy Noor Hafidz -
PKS Jawa Barat Mengadakan Bimtek Penyelenggaraan Kemahkamahan
Bandung [8/10/2021] Dewan Syariah Wilayah PKS (DSW PKS) Jawa Barat menyelenggarakan pelatihan Kemahkamahan bagi komisi disiplin partai, tingkat...
-
DPRD dorong Dinas Kesehatan Jawa Barat meningkatkan Layanan Rumah Sakit
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Siti Muntamah dan Abdul Muiz melakukan...