Kadar Parasetamol Teluk Jakarta Tinggi, DPR RI: Bukti Buruknya Pengelolaan Limbah Farmasi
Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengatakan, tingginya kadar parasetamol di Teluk Jakarta menunjukkan buruknya pengelolaan limbah farmasi.
“Tingginya kadar parasetamol tentu berbahaya bagi kehidupan biota laut dan juga manusia yang mengonsumsi makanan dari laut. Kondisi ini menunjukkan cara pengelolaan limbah farmasi yang buruk dan tidak tertata dengan baik,” kata Netty dalam keterangan media, Senin (04/10/2021).
Menurut Netty, pengelolaan limbah farmasi harus menjadi perhatian pemerintah, apalagi pada saat pandemi, di mana konsumsi obat-obatan meningkat yang berdampak pada tingginya limbah.
Oleh sebab itu, Netty mendorong pemerintah agar mengatur tata kelola limbah farmasi dengan tegas, terutama pengelolaan limbah cair, baik yang diproduksi rumah tangga maupun pabrik.
“Sikap tegas diperlukan agar tidak berdampak buruk pada kerusakan lingkungan. Harus ada sanksi bagi rumah tangga, apartemen, industri dan lain-lain yang membuang limbah cair sembarangan,” katanya.
Selain sanksi, kata Netty, pemerintah juga harus melakukan edukasi kepada publik terkait pemakaian produk farmasi yang benar. “Edukasi dan sanksi akan membuat masyarakat lebih bertanggung jawab soal pengelolaan limbah. Sisa obat yang tidak digunakan tidak boleh dibuang sembarangan,” ungkap Netty.
Terakhir Netty meminta agar pemerintah DKI segera melakukan investigasi penyebab tingginya kadar parasetamol di perairan Teluk Jakarta. “Apakah ini akibat konsumsi masyarakat yang tinggi atau memang berasal dari industri atau rumah sakit yang sistem pengelolaan air limbahnya sembarangan. Tindak tegas apabila terjadi kelalaian agar menjadi pelajaran bagi yang lainnya tentang pentingnya menjaga lingkungan,” katanya.
Artikel Terkait
-
Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) Jawa Barat Gelar Seminar Pra-Nikah
Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPW PKS Jawa Barat menyelenggarakan Seminar Pra Nikah secara daring, Minggu (29/8). Seminar...
30 August 202165LikesBy titantitin -
Gus Ahad Sebut Zonasi Masih Jadi Masalah Pendidikan Jabar Hingga Tahun 2022
Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Ir. H. Abdul Hadi Wijaya, M.Sc. menyampaikan bahwa ada beberapa catatan atau...
-
Suarakan Aspirasi Masyarakat Ke Kemendikbud-Ristek, Siti Muntamah Tegaskan Catatan Penting terhadap Permendikbud 30 Tahun 2021
Menindaklanjuti aspirasi yang diwakili oleh Dewan Dakwah Indonesia (DDI) kepada Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Siti Muntamah,S.AP...