Jebakan Pungli dan Pinjol Mengancam Ekonomi Keluarga Jabar, Abah Iwan Dorong Resiliensi Berbasis Kesaktian Pancasila

BANDUNG — Di tengah kondisi perekonomian hari ini, warga Jawa Barat menghadapi ancaman ganda yang nyata: maraknya indikasi praktik dugaan pungutan liar (pungli) serta jeratan pinjaman online (pinjol) ilegal dan judi online yang menggerogoti ketahanan keluarga.

“Hari Kesaktian Pancasila ini harus jadi cermin bersama dan sarana otokritik bagi kita di pemerintahan. Ketahanan ekonomi warga Jawa Barat hari ini sangat rentan; anak-anak kita mau kerja atau sekolah masih dihadapkan pada dugaan pungli, sementara di rumah tangga warga terjerat pinjol dan judi online akibat tekanan ekonomi. Kesaktian Pancasila tidak diukur di panggung upacara, tapi dari hadirnya negara membangun resiliensi warga agar terbebas dari pemalakan dan ancaman ekonomi modern ini dengan semangat kekeluargaan dan ukhuwah,” ujar Ketua DPW PKS Jawa Barat, Iwan Suryawan atau akrab disapa Abah Iwan Suryawan di Bandung, pada Rabu (30/9/2026).

Pernyataan tersebut berakar pada perhatian atas aduan dan laporan masyarakat di Jawa Barat. Berbagai laporan publik menunjukkan Jawa Barat masih menjadi salah satu wilayah dengan tingkat laporan dugaan pungutan liar yang perlu mendapat perhatian serius, terutama pada sektor rekrutmen tenaga kerja di kawasan industri, sektor UMKM, hingga pelayanan administrasi dasar. Indikasi praktik pemalakan ini dinilai beban yang langsung mencekik ekonomi warga rentan yang sedang berjuang mencari penghidupan.

Di saat yang sama, tekanan ekonomi tersebut diperparah oleh maraknya fenomena pinjaman online (pinjol) ilegal dan judi online (judol). Jawa Barat mencatatkan angka transaksi judi online dan akumulasi pinjaman online terbesar secara nasional, sebuah kondisi krusial yang mengikis pendapatan rumah tangga, memicu keretakan rumah tangga, dan merusak ketahanan keluarga.

“Maraknya dugaan pungli dalam rekrutmen kerja dan pendidikan itu sangat melukai rasa persaudaraan kita. Ketika anak-anak kita mau bekerja atau sekolah tapi terindikasi dimintai uang pelicin, di situ nilai ukhuwah dan keadilan sosial direnggut. Begitu juga dengan pinjol dan judol, ini bukan sekadar masalah moral individu, melainkan dampak dari sulitnya lapangan kerja formal. Semangat kekeluargaan kita panggil kembali untuk merangkul dan melindungi warga, bukan membiarkan mereka berjuang sendirian,” lanjut Abah Iwan.

Selain beban ekonomi harian, Jawa Barat juga masih berhadapan dengan tantangan ketimpangan pembangunan wilayah. Disparitas antara kawasan industri di wilayah utara dengan daerah pedesaan serta Jawa Barat bagian selatan memicu ketimpangan akses terhadap pekerjaan layak, fasilitas pendidikan, dan infrastruktur dasar.

“Pancasila menegaskan keadilan bagi seluruh rakyat. Kita tidak boleh membiarkan pembangunan di Jawa Barat timpang antara kawasan utara dengan wilayah selatan atau pedesaan. Ukhuwah wathaniyah menuntut hadirnya pemerataan infrastruktur dan peluang ekonomi yang setara di seluruh sudut Jawa Barat,” tambah Abah Iwan.

Merespons kondisi ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melakukan serangkaian langkah penanganan, mulai dari menerbitkan Surat Edaran Nomor 37/HUB.02/Kesra mengenai Penertiban Jalan Umum dari Pungutan Sumbangan Masyarakat di Wilayah Provinsi Jawa Barat, tindakan tegas atas dugaan kasus pungli di sekolah, penindakan oknum ASN yang terbukti melakukan pungli, percepatan digitalisasi layanan publik untuk memangkas ruang pemalakan, hingga koordinasi lintas sektor dalam penanganan dampak judi online. Sejalan dengan langkah Pemprov, PKS Jawa Barat terus mendorong solusi konkret berbasis penguatan masyarakat.

“Melalui program-program PKS, kami terus mendorong hadirnya jaring pengaman ekonomi berbasis komunitas dan pemberdayaan UMKM lewat Connect Preneur dan Affiliate Preneur. Secara preventif, PKS Jabar juga mengadakan seminar-seminar edukasi untuk penanganan maraknya judol dan pinjol. Yang tak kalah penting, memastikan anggaran daerah benar-benar berpihak pada penguatan ekonomi keluarga dan pembukaan lapangan kerja yang bersih dari dugaan praktik pungli,” papar Abah Iwan.

Menutup refleksinya, Abah Iwan mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemangku kebijakan di Jawa Barat untuk menjadikan Pancasila sebagai panduan moral dalam bekerja dan saling menjaga antarwarga.

“Mari kita jadikan momentum ini untuk mempererat ukhuwah dan rasa kekeluargaan antarwarga Jawa Barat. Pemimpinnya berani bersih dan adil, masyarakatnya saling jaga dan berani bersuara menyuarakan dugaan ketidakadilan. Inilah cara sejati kita menjaga Kesaktian Pancasila di tanah Pasundan.”