Rencana Pinjaman Rp2 Triliun, Abah Iwan: Hitung Dulu Kemampuan Bayarnya

Bandung — Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menjajaki rencana pinjaman daerah sebesar Rp2 triliun untuk mendanai sejumlah proyek strategis pada tahun anggaran 2026. Menanggapi hal tersebut, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Barat sekaligus Wakil Ketua DPRD Jabar, Iwan Suryawan, menekankan agar rencana tersebut ditempuh melalui prosedur yang ketat serta kajian menyeluruh terkait kemampuan fiskal daerah.

Iwan menjelaskan, wacana pinjaman itu muncul akibat adanya penurunan signifikan pada pendapatan daerah, terutama hilangnya dana transfer pusat sebesar Rp2,4 triliun. Kondisi tersebut diperparah dengan tingginya target program kerja gubernur yang harus direalisasikan di tengah keterbatasan anggaran.

“Memang dari hasil evaluasi Banggar dengan pemerintah provinsi, salah satu yang dibahas adalah bagaimana program di tahun 2026 ini bisa terpenuhi. Namun karena kemampuan keuangan kita menurun dan ada transfer daerah yang hilang, muncul kebutuhan untuk menjajaki pinjaman daerah demi membiayai beberapa proyek,” ujarnya saat memberikan keterangan, Jumat (27/2).

Meski demikian, Iwan menegaskan bahwa pinjaman tidak bisa dilakukan secara serta-merta. Secara regulasi, rencana tersebut harus diajukan melalui mekanisme Perubahan APBD 2026 dan dituangkan dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

“Prosedurnya bukan sekadar ‘butuh uang lalu langsung cair’. Ini harus melalui mekanisme perubahan APBD 2026. Langkah-langkahnya harus jelas tertuang dalam kebijakan anggaran, karena dalam perencanaan murni sebelumnya belum tercantum,” katanya.

Ia menambahkan, saat ini posisi anggaran Jawa Barat tengah mengalami efisiensi cukup tajam. Proyeksi pendapatan daerah turun dari kisaran Rp36 triliun menjadi sekitar Rp31 triliun hingga Rp28 triliun.

Salah satu poin krusial yang menjadi perhatian DPRD adalah rasio kecukupan atau kemampuan daerah dalam mencicil utang tersebut. Iwan mengingatkan agar pinjaman tidak menjadi beban bagi pemerintahan periode berikutnya.

“Pak Gubernur sempat berdialog dengan kami. Kami meminta agar pinjaman ini, jika memungkinkan, tidak melampaui masa jabatan beliau supaya tidak menjadi beban bagi pemerintahan selanjutnya. Kita harus menghitung betul rasio kemampuannya,” ujarnya.

Selain itu, Banggar DPRD Jabar juga meminta Pemprov merinci secara transparan sektor mana saja yang akan dibiayai melalui dana pinjaman tersebut. Hingga kini, pembahasan antara legislatif dan eksekutif masih dalam tahap awal dan belum masuk pada rincian teknis.

“Kami di Banggar akan memastikan apakah ini feasible atau tidak. Kita tidak ingin seperti ‘tidak punya duit tapi maksa minjam’ tanpa perhitungan matang. Sektor pendapatan harus diperkuat dulu untuk memastikan kita mampu membayar cicilannya. Intinya, kita kejar dulu ini uangnya untuk apa dan bayarnya bagaimana,” tegasnya.

Sumber: e-paper Pikiran Rakyat