Wujudkan Kesamaan Hak, DPW PKS Jabar Luncurkan “Rumah Pemberdayaan Masyarakat Rentan dan Disabilitas”

CIANJUR – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat hari ini 14 Februari 2026 bertempat di Kabupaten Cianjur, resmi meluncurkan program Rumah Pemberdayaan Masyarakat Rentan dan Disabilitas. Program ini diinisiasi sebagai wadah konkret untuk memberikan pelatihan, perlindungan, serta advokasi bagi penyandang disabilitas di wilayah Jawa Barat.

Ketua Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rentan dan Disabilitas (PMRD) DPW PKS Jabar, Dadan Suryanegara, menyatakan bahwa kehadiran Rumah Pemberdayaan ini bertujuan untuk menjawab kebutuhan ruang berkumpul yang produktif bagi para penyandang disabilitas. “Di situ isinya adalah bagaimana kita melakukan pelatihan dan advokasi sesuai dengan kebutuhan mereka,” ujarnya.

Selain itu Dadan yang juga merupakan aleg DPRD Propinsi Jabar tersebut menjelaskan bahwa program ini menitikberatkan pada dua pilar utama: pemberdayaan ekonomi melalui UMKM dan akses ketenagakerjaan. Karenanya PKS Jabar berkomitmen memberikan bantuan modal usaha serta pelatihan keterampilan khusus agar penyandang disabilitas dapat mandiri secara ekonomi.

Selain itu, melalui Rumah Pemberdayaan, dilakukan advokasi intensif agar penyandang disabilitas mendapatkan akses pekerjaan yang setara. “Kita sedang melakukan sounding dan koordinasi, termasuk dengan Kementerian Tenaga Kerja, agar aturan mengenai kewajiban perusahaan mempekerjakan disabilitas benar-benar terwujud. Kita mendorong agar apa yang telah diamanatkan UU No. 8 Tahun 2016 yakni Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1%, dan BUMN/BUMD/Pemerintah minimal 2% penyandang disabilitas dari total karyawan dapat terwujud” tegasnya.

Sebagai tahap awal di tahun ini, program Rumah Pemberdayaan akan menyasar enam kabupaten dan kota di Jawa Barat, yaitu Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur yang juga menjadi lokasi pionir peluncuran program ini

 Dalam kesempatan ini Anggota Komisi II DPRD Prop. Jabar ini juga memberikan catatan kritis selaku legislator di DPRD Jabar. Ia menilai perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap pemberdayaan disabilitas dalam APBD 2025 dan 2026 masih sangat minim karena masih terkonsentrasi pada infrastruktur dan pendidikan umum.

“Khusus untuk pemberdayaan (disabilitas) ini masih kurang. Kami berharap di tahun-tahun mendatang, mulai 2027, ada keberpihakan anggaran yang lebih nyata untuk mengoptimalkan potensi masyarakat rentan ini,” tambahnya.